Kolonialisme sejak mencium aroma emas dan kekayaan alam di bumi Papua,

Kolonialisme sejak mencium aroma emas dan kekayaan alam di bumi Papua,

menempuh berbagai cara untuk merebut dan menguasainya. Dalih awal Koninklikje Nederlandsche Aardrijkskunding Genootschap (KNAG), lembaga swasta Belanda, adalah melakukan ekspedisi pegunungan salju di Papua. Gunung salju tersebut ternyata pegunungan emas terbesar di dunia.

Meski rakyat Papua sudah melakukan perlawanan terus-menerus, perampokan kekayaan bumi cendrawasih ini masih berlanjut sampai sekarang di bawah PT Freeport, perusahaan tambang emas dan tembaga milik Amerika. (Baca: “Gunung Emas Papua Dirampok Asing“)

Freeport masuk pada saat berkuasanya rezim Soeharto. Pemerintahan Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Modal Asing No.1 Tahun 1967.

Kontrak kerja yang dilakukan pemerintahan rezim Soeharto dengan Freeport tidak melibatkan rakyat Papua. Padahal status administrasi Pemerintahan Negara Papua Barat saat itu belum secara penuh berada di tangan Indonesia. Status Papua Barat sendiri baru disahkan melalui referendum (PEPERA) tahun 1969 sesuai kesepakatan New York Agreement. Pemerintah Indonesia dan Amerika begitu berani mengambil keputusan dengan mengesampingkan hak-hak dasar rakyat Papua. Tanah Papua tergadai.

Amerika mendukung Papua masuk dalam NKRI untuk kepentingan emas. Sedang Indonesia berkepentingan dengan tetap bersatunya Papua dengan NKRI. Banyak nyawa melayang darah mengalir demi menguasai kekayaan alam Papua.

Militer menindas rakyat Papua demi kepentingan asing. Persetan dengan kemanusiaan. Jenderal Ali Moertopo pernah menyatakan, “Bahwa Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempat di sana.” (Socratez Sofya, Pemusnahan Etnis Melanesia. Galang Press: 2007)

Penjajahan terhadap tanah Papua ini berlanjut sampai sekarang. Pemerintah Indonesia di bawah rezim Joko Widodo akan memperpanjang MoU dengan Freeport yang dijadwalkan berakhir pada 24 Januari 2015. Akan diperpanjang hingga 6 bulan ke depan dengan bea keluaran sebesar 7,5 persen.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementrian ESDM, R Sukhyar, poin dalam nota kesepahaman tersebut masih sama dengan nota kesepahaman sebelumnya, hanya pemerintah menambahkan agar Freeport fokus untuk pembangunan daerah Papua. Salah satu yang mampu dilakukan Freeport adalah membangun industri hilir berbasis tembaga.

Sukhyar memaparkan alasan pemerintah meminta manajemen Freeport untuk membangun smelter di Papua sebagai syarat rencana kegiatan produksi tambang bawah tanah di wilayah kerja Big Gossan, DOZ, dan Grasberg. Pembangunan smelter tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek domino bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

“Artinya, seberapa besar Freeport bisa berkontribusi kepada Papua dan Indonesia. Itu saja sebenarnya. Ini yang sedang kita diskusikan dengan Freeport,” paparnya.

Menteri ESDM, Sudirman Said, mengatakan bahwa kepastian perpanjangan kontrak dapat terealisasi jika perusahaan tambang asal Amerika tersebut memenuhi sejumlah prasyarat tambahan yang diusulkan pemerintah dalam upaya renegosiasi kontrak. Satu di antaranya perihal penambahan porsi bagi hasil pertambangan untuk negara. “Presiden minta porsi bagi hasil untuk pemerintah ditambah,” terang Sudirman.

Kontrak kerja antara pemerintah dan Freeport sangat merugikan negara. Pemilik hak atas sumber daya alam Papua mendapat bagian sangat kecil ketimbang perusahaan yang mengeruk hasil tambang. Negara masih menjadi antek asing. Mengabaikan hak atas kepemilikan tanah dan sumber daya alam sendiri. Mengabaikan kesejahteraan rakyat, penghormatan martabat manusia serta supermasi hukum, terutama terhadap rakyat Papua. Politik ekonomi pembangunan masih terus berlangsung memperpanjang barisan perbudakan di tanah sendiri.