JAYAPURA, iNews.id – Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga. Dasar permintaan itu karena saat ini sudah menjelang Natal dan Tahun Baru 2019.
"Saya sebagai gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga karena masyarakat mau merayakan Natal," katanya, seusai rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kamis (20/12/2018).
Menurutnya, permintaan ini juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab dan masyarakat Nduga.
"Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga)," ucapnya.
Berkaitan dengan persoalan di Nduga, Lukas Enembe menuturkan pihaknya akan membentuk tim independen. Tim ini bertugas mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat di Nduga.
"Tim ini terdiri atas DPRP, Komnas HAM dan pemerintah. Mereka akan dibagi dan turun ke Nduga segera mungkin," ujar Lukas Enembe.
Ketua DPRP Yunus Wonda mengemukakan, tim independen tidak melibatkan aparat keamanan dengan harapan hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal.
"Aparat tidak terlibat dalam tim ini. Tim independen akan bekerja untuk ungkap semua peristiwa yang terjadi di Nduga. Terutama mengajak warga yang lari ke hutan agar kembali ke rumahnya masing-masing," tuturnya.
Menurutnya, hal yang utama dari tim independen tersebut yakni dengan melibatkan tim kesehatan dan psikologi untuk memberikan pendampingan trauma kepada warga di Nduga.
"Tim ini akan diketuai atau dikoordinir langsung oleh Pak Gubernur Lukas Enembe," ucapnya.
"Saya sebagai gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga karena masyarakat mau merayakan Natal," katanya, seusai rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kamis (20/12/2018).
Menurutnya, permintaan ini juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab dan masyarakat Nduga.
"Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga)," ucapnya.
Berkaitan dengan persoalan di Nduga, Lukas Enembe menuturkan pihaknya akan membentuk tim independen. Tim ini bertugas mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat di Nduga.
"Tim ini terdiri atas DPRP, Komnas HAM dan pemerintah. Mereka akan dibagi dan turun ke Nduga segera mungkin," ujar Lukas Enembe.
Ketua DPRP Yunus Wonda mengemukakan, tim independen tidak melibatkan aparat keamanan dengan harapan hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal.
"Aparat tidak terlibat dalam tim ini. Tim independen akan bekerja untuk ungkap semua peristiwa yang terjadi di Nduga. Terutama mengajak warga yang lari ke hutan agar kembali ke rumahnya masing-masing," tuturnya.
Menurutnya, hal yang utama dari tim independen tersebut yakni dengan melibatkan tim kesehatan dan psikologi untuk memberikan pendampingan trauma kepada warga di Nduga.
"Tim ini akan diketuai atau dikoordinir langsung oleh Pak Gubernur Lukas Enembe," ucapnya.
Editor : Wenebelah tino weno
Komentar
Posting Komentar