Penanggung jawab aksi rakyat Papua deiyai

 – Penanggung jawab aksi rakyat Papua di Deiyai, Yulian Atoowa Mote mengatakan, bendera Bintan Kejora [BK] telah berkibar dengan sempurna di tiang bendera halaman kantor Bupati Kabupaten Deiyai selama enam jam pada Senin, [26/8/2019].

Kibarkannya bendera BK tak lain, kata dia hanya menuntut kemerdekaan Papua Barat sebagai sebuah negara yang berdaulat.

“Ya bendera Bintang Kejora berkibar dari jam 12.00 siang sampai jam 6 sore. Itu rakyat kasih naik depan Wakil Bupati Deiyai, Hengki Pigai dan wakil ketua II DPRD Deiyai, Petrus Badokapa. Kami kasih naik hanya tuntut referendum untuk West Papua, kami  tidak mau hidup dengan bangsa kolonial Indonesia,” ujar Yulian Atoowa Mote kepada wagadei.com dibalik selularnya.

Menurut Atoowa, pada aksi tersebut 36 marga yang mendiami negeri Tigi [Deiyai] serukan kemerdekaan West Papua, sebab secara terstruktur negara Indonesia mengancurkan sumber daya alam bahkan  menghabisi orang asli Papua [OAP].

“Kalau Indonesia melalui ormas, TNI dan Polri bilang kita monyet itu buka hal baru. Dan akan terus kasih tahu ke kita, maka tuntutannya kita harus pisah dengan mereka,” ungkapnya.

“Tuntutan dari 36 marga yang ada di Deiyai hanya kemerdekaan West Papua. Itu saja yang tadi kami sampaikan kepada Pemerintah,” sambungnya.

Ia mengatakan, massa yang turun jalan mulai dari lapangan Tiomas Adii hingga kantor Bupati hampir ribuan rakyat Deiyai. Wabup Deiyai tidak menginginkan tanda tanda pernyataan sikap pihaknya namun massa tetap tuntut bahkan ancam bakar kantor Bupati.

“Tapi pak Wakil Bupati dan Wakil Ketua II DPRD sudah tanda tangan, syukurlah kalau Wakil ketua 2 dprd, wabup, kami menerima dan teruskan ke dpr p dan gubernur.

Wabup Deiyai, Hengki Pigai yang dihubungi terpisah mengatakan, setelah menandatangi dan menerima pernyataan sikap, di hadapan masyatakatnya ia telah menyerahkan kepada pihak legislatif untuk ditindak lanjuti.

“Jadi, depan massa saya sudah serahkan kepada DPRD. Dan saya sampaikan bahwan nanti DPRD yang akan antar ke Gubernur dan DPR Papua,” ujar Pigai. [Abeth A. You]