Bangsa Papua Melihat Debat Capres 2019, Sesi Pertama
Wakil Bangsa Papua – Tema yang relevan untuk dicermati terkait isu penegakan Hukum dan Ham di Tanah Papua, yang wajib untuk dijelaskan oleh kedua calon Presiden dalam sesi debat Capres yang akan diselenggarakan malam ini (17 Januari 2019) adalah bagaimana sikap “standing policy” kedua calon Presiden, dalam menghadapi “pergerakan” civil society, di Tanah Papua, terkait:
1). Tuntutan referendum, yang dilakukan dengan cara cara damai, seperti diplomasi politik luar negeri, melalui ULMWP, kemudian melalui cara cara demonstrasi damai, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Surabaya beberapa saat yang lalu.
2). Terkait pergerakan bersenjata yang di motori oleh TPN, dan dampaknya terhadap warga sipil OAP yang tidak terlibat dalam gerakan fisik, dan jika ditanya kepada OAP (warga sipil) bahwa keinginan mereka untuk mendorong referendum dengan jalur diplomasi politik dan non kekerasan, selalu disalahpahami, dan diartikan sebagai gerakan yang mendukung kekerasan yang dilakukan oleh TPN atau setidak tidaknya di curigai sebagai anggota separatis bersenjata..
Terhadap kedua isu penting ini, baik pada sisi perjuangan diplomasi non kekerasan maupun dengan jalan kekerasan, bagaimana cara pandang Capres menyikapi kedua tantangan tersebut di Tanah Papua, pada satu sisi, ada aspek penegakan hukum dan pada sisi yang lain adalah terpeliharanya Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Menarik untuk melihat visi misi dan program kerja, kedua calon presiden dalam melihat persoalan di Tanah Papua dalam kacamata Penegakan Hukum dan HAM.
Namun jika kedua calon Presiden, tidak bisa menjabarkan “kedua kutub” episentrum masalah menyangkut isu Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua, maka tidak ada gunanya debat capres malam ini dilakukan. Bangsa Indonesia terlalu lama hidup dalam tradisi kepura-puraan, dan tidak pernah jujur untuk membicarakan “akar persoalan”, dan Maka dari itu Kekerasan di Tanah Papua, dari masa ke masa, selalu dipelihara dan dirawat, untuk mempertahankan status quo, Darurat Militer, dan Kepentingan Untuk Merampok Sumber Daya Alam di Tanah Papua (West Papua).
Oleh: Willem Wandik, S. Sos (Anggota DPR RI Dapil Papua
Komentar
Posting Komentar